otonomi khusus papua. Jika ditotalkan, anggaran untuk Papua ini. otonomi khusus papua

6697, jdih. Ada dorongan pembentukan provinsi baru agar wilayah adat bisa dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam pemberian Otonomi Khusus di Papua, ada terdapat dasar pemberian Otonomi Khusus. Otonomi Khusus Papua ini memang banyak mengandung pro dan kontra dari daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan dari pihak intern. Otonomi khusus Papua Kebijakan otonomi khusus Papua yang diberlakukan pemerintah terhadap Provinsi Papua dengan terbitnya UU Nomor 21/2001 yang memberikan pengakuan hak masyarakat adat, perempuan dan agama. Daerah yang termasuk diberikan otonomi khusus yaitu daerah provinsi Papua dan provinsi Nagroe Aceh Darussalam. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan inovasi nasional, serta. Pengertian Daerah Otonomi Khusus. UU No. Selanjutnya, nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua. Undang-Undang itu mengatur masalah: 70% dari royalti pertambangan minyak dan gas akan disalurkan kepada wilayah tersebut (yang akan dikaji ulang dalam periode 25 tahun kemudian);12. Sumber Berita : 1. Klaim bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari Rp1. Otonomi Khusus Provinsi Papua diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 terdiri dari 79 pasal yang telah diubah dengan Perpu No. com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan saat ini pihaknya tengah melangsungkan proses pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi di Papua terkait dana otonomi khusus. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang­ Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 TahunTEMPO. Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah memberikan posisi dan ruang yang luas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), tidak saja telah melahirkan pembagian kewenangan (sharing of power) antara. Meski demikian, menurutnya, adanya dana otonomi khusus bagi Papua ini cukup berpengaruh dan berdampak baik. Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Otsus Papua) didasarkan pada UU No. 145–181 Desember 2020 ISSN 2656-923x Kebijakan bagi Papua di Masa Depan Riris Katharina Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Papua Suhartono dan Venti Eka Satya Otonomi Khusus Papua dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Sali Susiana Papua dan Diplomasi. Penyaluran dana otsus tersebut berdasarkan Undang Undang nomor 2 tahun 2021. 1 Pada masa lalu, daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur. Undang-Undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk. Rapat paripurna digelar secara fisik dan virtual. JAKARTA, KOMPAS. Tahun. 1 Tahun 2008. Menimbang : a. 8. TUGAS PRESENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA Disusun untuk melengkapi Tugas Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) kelas C DI SUSUN OLEH : ANUNG RAZAINI F. VIII, 2 Januari 2014 3 Budi Winarno. Sementara itu, dalam revisinya, pemerintah hanya mengusulkan perubahan dua pasal dalam UU Otsus Papua ke DPR, yaitu Pasal 34 dengan menaikan plafon alokasi dana otonomi khusus dari 2% menjadi. “Kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan dan pemerataan di seluruh tanah Papua,” kata dia. Jayapura (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui sidang paripurna pada 17 Juli 2021 telah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dengan memperbaiki tujuh poin krusial. Sayangnya, kondisi kedua provinsi secara umum tidak. Ardy Pandie. 35 Tahun 2008, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962. com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengukuhkan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023). PAPUA Dalam Miliar PAPUA BARAT Dalam Miliar ALOKASI DANA OTSUS & DTI TA. 5 Wilayah di Indonesia yang Menyandang Otonomi Khusus atau Istimewa. Login. tirto. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022Otonomi khusus Papua dan juga Papua Barat sesungguhnya lahir dengan semangat membangun Papua dengan mengakselerasi seluruh aspek agar menjadi lebih baik. Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah: 734,49 M: 601,58 M: 81. Gambaran Umum Otonomi Khusus Papua 68 BAB 4 CAPAIAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA 79 A. Anggaran tersebut berbentuk dana otonomi khusus serta dana bantuan infrastruktur. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada Kamis (15/7/2021). Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/07) dianggap tidak akan mampu. Salah satunya adalah memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya menyangkut perlindungan hak-hak. Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian besar wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Foto Bersama Inspektur Dan Perjabat Struktural di Ruang Kerja Inspektur Provinsi Papua 29/12/2021 Oleh : Bernard Penandatanganan BA Kesepakatan Tuan. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. Publik luar Papua dan Papua yang mengikuti kebijakan ini pasti sangat mengetahui bagaimana sejarah lahirnya[1] dan sepak terjang realisasi kebijakan tersebut. Badan ini bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. "Kalau kita lihat di situ ada belanja kementerian atau lembaga yang sudah cukup besar di 2021, secara total ada Rp21,6 triliun. Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 2. Otonomi Khusus Papua. . Tiga DOB di Papua Dikawal hingga 2024. Bobo. Sumule (Timer, 2007) menyebutkan otonomi khusus adalah pilihan politis yang mengindikasikan suatu kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat. Otsus Papua akan berakhir pada 2021. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua DPR. JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP menyampaikan proses atau tahapan Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan rakyat asli Papua dalam rangka evaluasi 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sesuai dengan amanat pasal 77 UU nomor 21 tahun. Kedua, Provinsi Papua dan Papua Barat. Penerapan otonomi khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. JAKARTA, KOMPAS. Otonomi Khusus / 16. Rabu, 9 September 2020 | 02:33 WIB. Dana otonomi khusus tersebut dinaikkan dari 2% menjadi 2,25% dari dana alokasi umun (DAU) sehingga total dana yang akan dikucurkan hingga 2041 berpotensi mencapai Rp. . 7 butir nilai dasar otonomi Papua. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Forum Kepala Daerah Tabi-Saireri bersepakat, Otonomi Khusus (Otsus) Papua tetap dilanjutkan, karena diperlukan untuk percepatan pembangunan. Oleh: Ambassador Freddy Numberi. kenyataannya Indeks Pembangunan 2. Adapun prioritas pemanfaatan Dana DTI diarahkan, terutama untuk: Mempercepat pembangunan infrastruktur, spt: jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai, laut; serta. Review Artikel 1 Judul Artikel : Otonomi Khusus di Aceh dan Papua ditengah Fenomena Korupsi Suatu Strategi Penindakan Hukum Penulis : Suharyo Nama Jurnal : Penelitian Hukum De Jure Tahun Terbit : 2018 Abstrak Pada abstrak dalam artikel “Otonomi Khusus di Aceh dan Papua ditengah Fenomena Korupsi Suatu Strategi Penindakan Hukum” ini. PEMBAHASAN Otonomi Khusus Daerah Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan wilayah di Indonesia bagian timur yang mempunyai otsus. Dr. UU No. Pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta. Sebelumnya, hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Padahal, berlaku Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. 3. Dalam penyampaian materinya, Prof. LANGKAH Pemerintah berinisiatif melakukan perubahan terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua atau UU Otsus Papua. UU No. COM – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. kebijakan otonomi khusus yang dirumuskan oleh Tim Asistensi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Papua saat itu yang dipedomani dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Solossa, Perviddya, 2000) [4], adalah sebagai berikut : Pertama, penerapan desentralisasi pemerintahan Otonomi Khusus merupakanOtonomi Khusus; c. 42: Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan: 448,67 M: 232,32 M:. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. Tahun 2001 Elit politik lokal di Aceh kerap tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mengenai pengertian otonomi khusus, perpres itu menjabarkan hal itu sebagai kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. OTONOMI KHUSUS PAPUA Vol. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya dengan mengacu pada aspek-aspek kedaerahan dengan kata laiin terjadinya transfer kekuasaan. id : 26 hlm. Keputusan penyatuan Papua menjadi bagian dari NKRI merupakan salah satu tujuan NKRI. Pasal 1. Sebagai instrumen desentralisasi asimetris, dana otonomi khusus memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana amanat UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Jika ditelisik lebih jauh lagi, Pasal 45 UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, juga menemui jalan buntu seiring dengan. JAKARTA, KOMPAS — Otonomi khusus bagi Papua diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Rakyat Papua yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (15/7/2021). 6. Dalam UU tersebut, pemerintah bersama DPR sepakat untuk. Pemerintahan; Guna mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya, Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Berbagai kalangan masyarakat biasa sampai elit birokrat mengetahui dan mengikuti secara baik perjalanan kebijakan Otsus. Pakar hukum otonomi khusus ini berharap agar UU Otsus yang telah direvisi itu menjadi efektif dalam menampung hak-hak. Gambaran Umum Provinsi Papua Barat 65 C. Pengelolaan terdiri dari prinsip umum dan kebijakan, penerimaan proinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, penggunaan, perencanaa dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran,. com - Pemerintah dan DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dilanjutkan pembahasannya ke tahap pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai Undang-Undang. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua pada hari ini dalam rapat paripurna, Kamis (15/7/2021). Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) menerima anggota BPP dari perwakilan setiap provinsi di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (9/5/2023). Terlepas berapapun jumlah dana yang digelontorkan. Gelontoran dana otonomi khusus puluhan triliun setiap tahun melalui tranfer dana desa, dana. Menurut Musa Kamudi, yang berakhir adalah pengalokasian anggarannya, tetapi kebijakan atas keberpihakan pada orang asli Papua tidak berubah. go. Secara kelembagaan, hingga saat ini lembaga-lembaga khusus di. Keempat daerah otonomi khusus yang sudah berdiri itu adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, serta daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat. 2014. setkab. Kajian Efektivitas Implementasi Dana Otonomi Khusus Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019) Dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 21 tahun 2001 jo. 2017. Tujuan pemberian dana Otonomi khusus tersebut adalah untuk. Desentralisasi merupakan produk dari perkembangan demokratisasi suatu bangsa. Sebagian. Periodesasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua 2002-2003 2004-2006 2007-2013 2014-2020 Porsi Kab/Kota Porsi Provinsi 40% 60% 60% 80% 60% 40% 40% 20% Dasar Hukum • Peraturan Daerah Khusus Prov. "Keledai sekalipun tidak mau. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 28; 2. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Jakarta, yakni pemberian otonomi khusus melalui UU No 21 Tahun 2001 dan pemekaran dua provinsi, yakni. PP ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (18), Pasal 36, Pasal 56 ayat (9), dan Pasal 59 ayat (8) UU No, 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Penerimaan dalam rangka Otsus yang khusus diatur dalam PMK ini meliputi penerimaan dalam rangka. com, JAKARTA -- Pengalokasian dana otonomi khusus ( Otsus) dianggap belum mampu menjawab persoalan Papua. 2021. ABSTRACK. Biak (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah mencairkan penerimaan dana otonomi khusus (otsus) tahap pertama 30 persen atau lebih kurang Rp45 miliar ke Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua. Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana otsus untuk Papua mencapai Rp 126,9 triliun yang difokuskan. tang PerubahanINFO NASIONAL - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR, Kamis (15/7). Jika ditotalkan, anggaran untuk Papua ini mencapai Rp12,88. A. 2021/No. ABSTRAK. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112 Telp. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRDterhadap Ranperda APBD T. Otonomi Khusus Papua Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangkapeningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acselerationdevelopment), serta pemberdayaan. Otonomi khusus. Bisnis. Dalam rapat terbatas yang membahas kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus Papua yang menurut ketentuan perundang-undangan akan berakhir pada 2021. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 1(1). Perwakilan. JAKARTA - Enam anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) asli dari Papua resmi dikukuhkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: a. "Karena 20 tahun otonomi khusus di Papua, tidak mampu mensejahterakan orang asli Papua, hanya elit-elit politik saja. 07/2021, BN. Pemerintah memberi isyarat kuat otonomi khusus (Otsus) Papua akan berlanjut ke tahap kedua (2022-2041). Undang-undang yang sahkan DPR pada bulan Juli 2021 ini disusul oleh terbitnya Peraturan Pemerintah (PP). Dengan demikian, agenda konsolidasi Otonomi Khusus di enam provinsi di tanah Papua, terutama penyiapan lahan dan pembangunan kantor pemerintahan baru di 4 daerah otonom baru (DOB), bisa dijalankan. lembaga yang menentukan penyelenggaraan dan eksistensi otonomi khusus di Papua. Perpres badan khusus ini. Baca juga: Mahfud Sebut Dana Otsus Papua Akan Dimaksimalkan untuk Kesejahteraan. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. Namun lagi lagi dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat oleh pemerintah pusat akan diperpanjang kembali hingga 20 tahun ke depan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana memperpanjangnya untuk 20 tahun ke depan. JAYAPURA – Pelaksanaan otonomi khusus Papua memasuki babak baru dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Ada 20 poin perubahan pada revisi UU Otsus Papua yang terdiri atas perubahan 18 pasal dan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar orang asli papua. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. ABSTRAK. Pelaksanaannya pun perlu perbaikan di sana-sini. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan. BAB I PENDAHULUAN A. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak bertentangan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan pemberian Otonomi Khusus bagi -Undang, dimana. Sementara itu, TKDD dari 2005 hingga 2021 telah mencapai Rp702,3 triliun dan belanja Kementerian/Lembaga. Dok. UMUM Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Otonomi Khusus / 18 August 2023 17:36 Wib Komunitas fotografi Jayapura gelar pameran foto menyongsong HUT RI. OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua; 13. 2021/No. Rencana Aksi 2023 dan 2024 juga diminta untuk dikawal supaya selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. com - Otonomi Khusus Papua sudah berjalan hampir 20 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiJakarta - . TRIBUN-PAPUA. Lihat selengkapnyaOtonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.